NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan di lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, UNDANG-UNDANG TENTANG KEARSIPAN. Pasal 79 Cukup jelas. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 80 Cukup jelas.
terhadap kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan terkait lainnya; b. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik maka tiap-tiap lembaga Negara yang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 - Pusat Data … Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 PELAYANAN PUBLIK Ditetapkan 18 Juli 2009 Berlaku 18 Juli 2009 Status Hanya untuk Pelanggan Status Dasar Hukum Hanya untuk Pelanggan Bahasa : Indonesia UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.pdf - Google ... UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.pdf. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.pdf. Sign In. Details
(Pasal 8 UU No 25 Tahun 2009) Penyelenggara dapat melakukan kerja sama dalam bentuk penyerahan sebagian tugas penyelenggaraan pelayanan publik kepada pihak lain, dengan syarat kerja sama tsb tidak menambah beban bagi masyarakat. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR … Pasal 7 ayat (3) huruf c, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara bertugas merumuskan kebijakan nasional tentang pelayanan publik, serta melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Ayat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan TENTANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA … NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga Undang-undang tentang pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MENURUT UNDANG - … KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BOYOLALI (Studi Kasus di Unit Pelayanan Teknis Pasar Umum Pengging) Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Oleh : Eddy Sasongko Saputro NIM:C100140182 PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DENGAN … UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus UNDANG-UNDANG TENTANG RUMAH SAKIT. BAB I KETENTUAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK … Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Peraturan KI No. 1 tahun 2010 - Gadjah Mada University
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR …
