Pp 38 tahun 2007 tentang kewenangan

PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan ...

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 …

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 …

PP No. 38 Tahun 2007-Pembagian Urusan Pemerintahan PP No. 38 Tahun 2007-Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan. JENIS DIKLAT TEKNIS. SRENING PASIEN IGD. Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah no.38 tahun 2007 tentang Pembagian ... Peraturan Pemerintah no.38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah maka Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) dan semua peraturan …

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 … 113 rows · NOMOR 38 TAHUN 2008. TENTANG. Beberapa ketentuan dalam Peraturan … PP 38 Tahun 2008 - Gadjah Mada University NOMOR 38 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa ketersediaan infrastruktur yang memadai, kewenangan penggunaan barang milik negara/daerah. 4.a. … PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 …

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 171, Tambahan Lembaran PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 … 113 rows · NOMOR 38 TAHUN 2008. TENTANG. Beberapa ketentuan dalam Peraturan … PP 38 Tahun 2008 - Gadjah Mada University NOMOR 38 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa ketersediaan infrastruktur yang memadai, kewenangan penggunaan barang milik negara/daerah. 4.a. … PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 … kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan. (2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH pemerintahan. …

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 … NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan ... Nov 21, 2015 · PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom. View | PP No. 25 th. 2000. 21 November 2015 / Peraturan / Tags: PP Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2004 kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima … Salah kaprah Kementerian Negara LH dalam pengelolaan ...


NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Pp 38 Tahun 2007 - LinkedIn SlideShare

Misal Uutentang no 36 tahun 2009 Kesehatan dapat membuat pembagian kewenangan sendiri yang tidak sejalan dengan pembagian kewenangan sektor kesehatan pada PP 38/2007. Sehingga pada UU 23 tahun 2014 maka pembagian kewenangan ini dimasukkan kedalam Lampiran UU 23 thn 2014 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari UU ini.

Leave a Reply