Honor panitia penerima hasil pekerjaan; biaya pembuatan dokumen; biaya survey (biaya perjalanan) seluruh pengeluaran tersebut diatas dialokasikan ke dalam belanja barang sesuai dengan kategori jenis belanja barang masing-masing, untuk hal tersebut diatas maka dialokasikan dalam belanja barang/jasa dan belanja barang perjalanan.
- Honor panitia penerima hasil pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar 5 OK 620,000 3,100,0000.0114 - - Honor panitia penerima hasil pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta 10 OK 520,000 5,200,0000.0191 - - Honor Pengumpulan dan Pengolahan Data Awal 132 OK 350,000 46,200,0000.1696 - Suka Duka Pengelola Pengadaan Barang/Jasa ~ P N S Menjadi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat/Panitia Pengadaan/Pokja ULP, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan) bukanlah hal yang menyenangkan bagi sebagian PNS. Banyak keluh-kesah serta suka dan duka tatkala seorang PNS menjalani tugas sebagai Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Design And Build diperiksa serta diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, menjadi tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum. 31. RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2014 - Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 5 OK 250.000 1.250.000 533115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan 67.000.000 ( KPPN.029-PURWOKERTO ) RM - Perencanaan Rehab dan Pengembangan Gdg Pkn Konsentrat, 38.000.000 Bangunan Rmh Dinas LPK, Pgr Batas Lahan, Pgr Pdg Penggembalaa
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB Angka 2 mengenai Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa/Unit Layanan Pengadaan (ULP), angka 3 mengenai Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, angka 25 mengenai Satuan Biaya Uang Saku Rapat Di Dalam Kantor, dan angka 30 mengenai Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Pindah Luar Negeri (One Way) sebagaimana tercantum dalam REPUBLIK INDONESIA PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN … administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa. 8. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa. 9. Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola. 10. Urun Rembug Pengadaan Barang/Jasa: Februari 2012 Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan dasar-dasar hukum sebelumnya yang mengatur tentang masalah pengadaan barang/jasa pemerintah seakan tidak banyak mengatur tentang pejabat dan panitia pemeriksa hasil pekerjaan (PPHP) padahal begitu banyak kasus hukum yang menyeret para pejabat/panitia pemeriksa hasil pekerjaan karena dianggap … Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa ...
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disebut PPHP adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA (Pengguna Anggaran) / KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan (Pasal 1 angka 10 Perpres No.4 Tahun 2015). RENCANA UMUM PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA Kajian Retribusi Parkir Ponorogo APBDP 106.15.36 Jasa Lainnya 10.500.000 1 kali Belanja Honor panitia pelaksana kegiatan *150203 5-1-2015 31-3-2015 2 DINAS PERHUBUNGAN Kajian Retribusi Parkir Ponorogo APBDP 106.15.36 Barang 185.000 1 paket Belanja alat tulis kantor Penerima Hasil Pekerjaan *150203 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB Angka 2 mengenai Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa/Unit Layanan Pengadaan (ULP), angka 3 mengenai Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, angka 25 mengenai Satuan Biaya Uang Saku Rapat Di Dalam Kantor, dan angka 30 mengenai Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Pindah Luar Negeri (One Way) sebagaimana tercantum dalam REPUBLIK INDONESIA PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN …
1. Di dalam standar biaya masukan 2020, tidak ada lagi honor pejabat penerima barang/pemeriksa hasil pekerjaan. Jika pada SBM 2019 ada informasi besaran honor yang diterima oleh pejabat penerima barang atau pemeriksa hasil pekerjaan dan juga panitia penerima barang/pemeriksa hasil pekerjaan, di PMK SBU Tahun 2020 tidak ada lagi. PPHP bukanlah Panitia PHO/FHO – Catatan Pengadaan … (Serial #7 Perpres 16/2018) Perpres 16/2018 tentang pengadaan barang/jasa merubah istilah PPHP dari Panitia/Pejabat “Penerima” Hasil Pekerjaan menjadi Panitia/Pejabat “Pemeriksa” Hasil Pekerjaan.. Peraturan Lembaga (Perlem) LKPP 9/2018 bagian 8.1.h tentang Serah Terima Hasil Pekerjaan, disebutkan pemeriksaan administratif pengadaan barang/jasa sejak perencanaan pengadaan sampai … PERATURAN MENTER! LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA … 7. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan ya ng selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat admin istr asi/pejabat fungsional/ personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa. 8. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa
Oct 05, 2017 · Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab PPHP - Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Dulu singkatan PPHP adalah Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, namun setelah terbitnya Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa PPHP merupakan akronim dari Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan. PPHP menjadi salah satu pejabat pengadaan yang
Sep 15, 2015 · Penanya : Joko Purwanto Pertanyaan : Yth Tim Helpdesk Perbendaharaan, Pekerjaan swakelola 1 th 65 juta. honor untuk PPHP nya berapa ? apakah dihitung tiap bulan dapat honor Rp 125.000 ,-? Mohon solusinya. Jawaban : Sesuai PMK 53/PMK.02/2014 yang diubah dengan PMK 57/PMK.02/2015, honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan diberikan per bulan, sedangkan honorarium panitia penerima…
